JAKARTA, suaramerdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan belum selesai melakukan audit utang pemerintah dari luar negeri. Audit ini membutuhkan waktu karena perlu ada konfirmasi ke negara pemberi pinjaman.

Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri menyatakan, saat ini BPK masih dalam tahap pelaporan terkait audit utang luar negeri. “Persoalannya agak rumit. Ini kan menyangkut pinjaman luar negeri yang harus dikonfirmasikan ke pemberi pinjaman, jadi butuh waktu,” katanya di Jakarta, Senin (28/1).

Sementara itu, Hasan menambahkan untuk informasi terkait Surat Berharga Negara (SBN) lebih mudah dikonfirmasi mengingat pinjaman tersebut berasal dari dalam negeri.

“SBN datanya relatif lebih gampang karena itu dalam negeri,” ujarnya. Lebih lanjut, Hasan menambahkan, pihaknya akan melakukan kajian terkait tingkat bunga yang telah ditetapkan pemerintah apakah sudah cukup efisien, cukup murah, atau paling kompetitif.

“Karena dengan stabilitas ekonomi cukup baik dan kita tidak pernah default (gagal) untuk bayar bunga maupun pokok mestinya kita bisa dapat insentif dan bunga yang lebih rendah,” cetusnya.

Menurutnya selama ini saat lelang Surat Utang Negara (SUN) atau SBN permintaannya cukup tinggi, hampir 600% dari yang ditawarkan. Itu artinya, kata dia, Indonesia punya peluang mendapatkan suku bunga yang lebih rendah sehingga biaya lebih murah. “Itu yang sekarang kita kaji,” cetusnya.

Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, sepanjang 2012 lalu, utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 166,47 triliun. Lalu pada akhir 2012, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 1.975,42. Jika dibanding akhir 2011, jumlah utang Indonesia naik Rp 181,71 triliun. Secara rasio, utang pemerintah Indonesia berada di level 27,3% hingga akhir 2012.

( Kartika Runiasari / CN15 / JBSM )