Walaupun mendapat reaksi penolakan yang besar, Presiden Susilo Bambang Yudoyono tampaknya tidak akan membatalkan rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush ke Indonesia.

Padahal rencana kedatangan tersebut hanya untuk melanggengkan kepentingan ekonomi politik AS di Indonesia. Bush ingin memastikan bahwa Presiden Yudhoyono tetap loyal menjalankan kebijakan yang dapat mengamankan kepentingan AS di Indonesia pasca hubungan dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Kedatangan Bush ke Indonesia juga bertujuan untuk memaksa pemerintah meliberalisasi perekonomian Indonesia. Tujuannya agar perusahaan multinasional asal AS dapat menumpuk keuntungan dari Indonesia. Keuntungan tersebut diperoleh dengan cara menjarah kekayaan alam Indonesia melalui sejumlah perusahaan AS, seperti Exxon Mobil Oil, Caltex, Freeport dan Newmont. Tindakan ini tidak lain adalah merupakan bentuk penjajahan gaya baru.

IMF dan WB; Instrumen Penjajahan Amerika Serikat

Praktik penjajahan gaya baru ini sebenarnya telah berjalan sejak lama melalui lembaga keuangan multilateral IMF dan Bank Dunia (World Bank/WB). Lembaga keuangan multilateral IMF dan WB melalui transaksi utang luar negeri telah melanggengkan kepentingan AS dalam menguasai perekonomian nasional.

Kondisi ini dimungkinkan bukan hanya karena pembentukan kedua lembaga diinisiasi oleh AS. Tetapi negara adidaya ini juga memiliki saham terbesar di IMF dan WB.

Sebagai anggota IMF dan WB bersama 184 negara, AS memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan IMF dan WB. Pengaruh AS di mungkinkan karena sistem pengambilan keputusan kedua lembaga ini pada besarnya kepemilikan saham. Besarnya saham AS di WB adalah 16, 4 persen dan 17, 10 persen di IMF. Pengambilan keputusan setiap kebijakan di kedua lembaga tersebut membutuhkan persetujuan 85 persen suara.

Praktis seluruh keputusan di IMF dan Bank Dunia berada ditangan AS. Dengan demikian sangat mudah bagi AS mendominasi kebijakan dan pengambilan keputusan di IMF dan WB dalam transaksi utang luar negeri. Wajar saja jika kedua lembaga ini digunakan sebagai alat kepentingan AS.

Mafia Berkeley; Melanggengkan Penjajahan AS

Selanjutnya AS juga menjalankan kebijakan politik yang bertujuan untuk menjerat bangsa-bangsa dan negeri-negeri lain, termasuk Indonesia, untuk masuk ke dalam strategi globalnya.

Pada konteks Indonesia, strategi untuk menjerat  tersebut juga melibatkan badan intelijen AS yaitu CIA. Cara yang mereka gunakan adalah dengan menyusupi hampir semua badan, lembaga, kekuatan sosial-politik, dan oknum-oknum penting untuk diperalat. Kemudian melibatkan pula yayasan-yayasan yang menyediakan dana-dana ban­tuan pendidikan semacam Ford Foundation dan Rockefeller Foundation. Lembaga ini selain sering memberikan bantuan-bantuan perlengkapan dan tenaga-tenaga ahli, juga membiayai pengiriman mahasiswa-mahasiswa ke luar negeri.

Mahasiswa-mahasiswa itu biasanya dikirim untuk belajar di perguruan tinggi-perguruan tinggi semacam Berkeley, Cornell, MIT (Massachussete Institute of Technology), Harvard dan lain-lain. Perguruan tinggi tersebut adalah sarang dan dapur CIA untuk menggembleng mereka menjadi agen dan kaki tangannya yang setia termasuk mahasiswa dari Indonesia.

Para agen inilah yang kemudian bekerja secara sistematik dengan dukungan AS untuk menggulingkan Soekarno dan menghancurkan paham nasionalismenya. Para ahli-ahli A.S seperti Guy Pauker, George Kahin, John Howard, Harris, Glassburner ikut serta dalam membantu menggulingkan Soekarno. Penggulingan ini melibatkan pula kaum Sosialis Kanan/PSI. Mereka antara lain adalah Sumitro Djojohadikusumo, Widjoyo Nitisastro, Sadli, Emil Salim, Subroto, Barli Halim, Frans Seda dan Sudjatmoko. Mereka kemudian berhasil men­duduki posisi-posisi penting dalam lembaga-lembaga pemerin­tahan menyusul berkuasanya Soeharto.

Orang-orang ini dikenal dengan sebutan Barkeley Mafia. Mereka mempunyai peranan besar dalam mewarnai dan menentukan arah kehidupan bangsa dan negara sejak Orde Baru berkuasa.

Sejak itu pula Indonesia menjadi tempat bagi perusahaan besar AS yang menumpuk kekayaan dari melimpahnya kekayaan alam, mineral dan minyak bumi.

Kondisi tersebut masih dipertahankan hingga saat ini oleh kekuatan politik yang berkuasa di AS. Dalam usaha tersebut, lembaga-lembaga semacam Ford Foundation, Rockefeler Foundation, USAID dan Pentagon serta lembaga multilateral seperti IMF dan WB memiliki peran penting sebagai alat mencapai tujuan politik AS di Indonesia.

Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada pertengahan 1997, AS dan negara-negara barat lainnya berupaya untuk memperketat kontrol terhadap kebijakan ekonomi negara Indonesia yang dilakukan sejak 1966.

Pada Oktober 1966, pemerintahan Suharto sudah menjalankan "program stabilisasi" yang dirumuskan dengan "bantuan" IMF dan menghapus semua langkah-langkah nasionalisasi pemerintahan Sukarno. Program tersebut adalah menghapuskan semua diskriminasi terhadap investasi asing dan semua perlakuan istimewa pada sektor publik. Termasuk menghapuskan sistem kontrol mata uang asing yang diberlakukan oleh rezim Sukarno. Kemudian IMF juga membatasi belanja pemerintah agar tidak melebihi 10% dari pendapatan nasional. Lalu diikuti dengan lahirnya Undang-undang Investasi Asing pada 1967. Undang-undang ini memberikan masa bebas pajak lima-tahun bagi para investor asing dan keringanan pajak selama lima tahun berikutnya.

Kontrol terhadap kebijakan ekonomi rezim Suharto dijalankan oleh IMF dan WB melalui Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang kemudian berganti nama menjadi CGI (Consultative Group on Indonesia). Badan ini beranggotakan kreditor Indonesia seperti Amerika Serikat Serikat, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, dan Australia, serta IMF dan Bank Dunia.

Antara 1967 dan 1997, IMF dan WB telah membuat perekonomian Indonesia sedemikian terbuka untuk didikte oleh pemodal Barat (khususnya dari Amerika Serikat Serikat) melalui dorongan untuk menjalankan deregulasi dan swastanisasi. Pada pertengahan 1997 Indonesia mengalami krisis yang parah dan puluhan juta orang terdepak ke bawah garis kemiskinan. Namun IMF dan WB tetap memaksa pemerintah Indonesia untuk memangkas pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial (subsidi), melakukan deregulasi ekonomi dan menjalankan privatisasi perusahaan milik negara. Disamping itu pemerintah didesak pula untuk melegitimasi upah rendah. Seluruh tekanan itu justru meluaskan kemiskinan.

Seorang birokrat senior IMF mengaku bahwa seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk melayani kepentingan investor asing, yaitu perusahaan-perusahaan besar di negara pemegang saham utama lembaga ini. Pelayanan ini diberikan dengan membukakan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor melalui pengurangan subsidi untuk kebutuhan-kebutuhan dasar (seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan). Termasuk menghilangkan subsidi pada listrik, tarif telepon dan bahan bakar minyak.

Setelah krisis ekonomi 1997 peran IMF dan WB sebagai instrumen penjajahan gaya baru AS dalam menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia sangat kuat. Kekuatan pengaruh kebijakan AS tersebut bukan hanya menjatuhkan rezim Suharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid. Tetapi juga membuat Megawati tidak lagi bisa terpilih menjadi Presiden.

Kemudian ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden, kedaulatan kebijakan ekonomi pemerintah nyaris diserahkan bulat-bulat kepada IMF dan WB sesuai kehendak AS.

Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak membatalkan kunjungan Presiden Bush ke Indonesia, maka pemerintah sesungguhnya menunjukkan sikap membebek pada kepentingan AS. Pemerintah juga akan mempertahankan ketergantungan terhadap WB dan IMF yang selama ini telah melanggengkan praktek intervensi AS dalam kebijakan pemerintah. Termasuk mempertahankan segala kebijakan yang lahir dari intervensi AS dan pihak asing lainnya.

Dengan demikian bukankah berarti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendak menyerahkan kedaulatan Indonesia untuk dijajah oleh kepentingan ekonomi dan politik AS?

Email (Tidak akan ditampilkan)

Nama

Judul

Komentar
 Jumlah Karakter

Kirim